Kaltimes.com – Adnan Faridhan, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menyatakan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam penertiban Pasar Subuh tidak menyalahi hukum. Penertiban tersebut dilakukan setelah adanya permintaan relokasi dari pemilik lahan yang diketahui merupakan lahan pribadi.
“Yang mengajukan permohonan relokasi adalah pemilik lahan, dan itu lahan pribadi. Jadi, dari sisi hukum, Pemkot tidak salah,” kata Adnan di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Meski demikian, Adnan mengkritisi proses penanganan sengketa lahan yang turut melibatkan aktivitas pasar. Ia menilai, jika terdapat indikasi penyerobotan, maka langkah pertama seharusnya adalah pelaporan ke pihak kepolisian, bukan langsung ke pemerintah daerah.
“Penyerobotan lahan harusnya dilaporkan ke polisi dulu. Jika mediasi gagal, baru dibawa ke pengadilan untuk eksekusi berdasarkan putusan,” jelasnya.
Adnan juga mengingatkan Pemkot agar tetap memperhatikan kondisi para pedagang yang terdampak. Ia menekankan pentingnya solusi yang tidak memutus mata pencaharian mereka.
“Saya mendukung penertiban, tapi jangan abaikan para pedagang. Mereka jualan hari ini untuk hidup besok,” ujarnya.
Ia menyebut, sebagian pedagang lama sudah bersedia direlokasi. Namun, yang menjadi persoalan adalah menjamin mereka tetap bisa berpenghasilan di tengah lesunya ekonomi.
“Ekonomi kita sedang sulit, daya beli masyarakat menurun. Jangan sampai kita justru memperparah keadaan pedagang,” tegasnya.
Penertiban Pasar Subuh dilakukan pada Jumat (9/5/2025). Terkait hal ini, DPRD Samarinda berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat untuk membahas persoalan yang timbul akibat penertiban tersebut.
“Dalam beberapa hari ini kemungkinan akan ada RDP membahas masalah ini,” pungkas Adnan.(adv)
