Kaltimes.com – Menanggapi maraknya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga terlibat dalam praktik premanisme, Adnan Faridhan, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menegaskan negara memiliki dasar hukum yang jelas untuk menangani persoalan tersebut.
Adnan menyebutkan keberadaan ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun, ia mengingatkan bahwa ormas dan premanisme merupakan dua entitas yang sangat berbeda.
“Ormas seharusnya justru menolak aksi-aksi premanisme. Sebagian besar ormas yang legal memang tidak mendukung kekerasan ataupun tindakan intimidatif,” ungkap Adnan saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Meski demikian, Adnan menyadari kewenangan untuk mengatur dan menindak ormas yang melanggar hukum bukan berada di tingkat DPRD Kota. Ia menjelaskan perumusan undang-undang menjadi kewenangan DPR RI, sementara penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang berwenang.
“Kami di DPRD hanya dapat memberi masukan atau rekomendasi. Tapi jika ada ormas yang terbukti melakukan tindak pidana atau terlibat premanisme, seharusnya izinnya bisa dicabut,” tegasnya.
Adnan menilai tindakan tegas perlu diambil untuk menjaga keamanan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan nama ormas untuk kepentingan yang melanggar hukum.(adv)
