Kaltimes.com – Adnan Faridhan, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya aksi penyebaran data pribadi atau doxing yang semakin mengkhawatirkan di dunia maya. Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi dan kebebasan berekspresi.
Adnan menjelaskan, sejumlah akun anonim di media sosial kerap menyasar pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk dirinya, jurnalis, hingga tokoh publik lainnya. Aksi doxing ini dinilai tidak bisa dianggap sebagai bentuk debat publik biasa.
“Jika data seperti alamat rumah atau nomor identitas disebarkan, itu sudah masuk kategori tindak pidana. Ini pelanggaran berat yang diatur dalam UU ITE,” tegas Adnan, Rabu (14/5/2025).
Ia meminta aparat penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas. Menurutnya, upaya penegakan hukum seperti yang dilakukan di tingkat nasional seharusnya bisa direplikasi di Samarinda untuk memberikan efek jera.
“Jangan tunggu jatuh korban lebih jauh. Negara harus hadir untuk menjaga keamanan warganya, termasuk di ranah digital,” ujarnya.
Adnan juga menyoroti diamnya pemerintah daerah terhadap isu ini. Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda bersikap terbuka dan memberikan pernyataan resmi, terutama terkait tudingan adanya keterlibatan akun buzzer dalam aktivitas doxing.
“Kalau memang tak terlibat, sampaikan secara terbuka. Sikap pasif justru menimbulkan kecurigaan dan memberi ruang pada tindakan sewenang-wenang,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan ruang digital yang aman dan sehat bagi seluruh warga Samarinda.
“Doxing bukan hanya ancaman terhadap individu, tapi juga terhadap demokrasi dan kebebasan sipil,” pungkasnya.(adv)
