Kaltimes.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kukar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, kepada Bupati Kukar Edi Damansyah. Penyerahan dilangsungkan di Auditorium Nusantara BPK Kaltim, Samarinda, pada Jumat (23/5/2025), bersamaan dengan sejumlah kepala daerah dan unsur DPRD kabupaten/kota lainnya.
Dalam sambutannya, Suharyanto mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Namun ia juga menegaskan bahwa opini WTP bukanlah jaminan atas kesempurnaan laporan keuangan daerah.
“Opini ini harus jadi pemicu perbaikan sistem pengendalian intern. Jika ada fraud yang terungkap nanti, tanggung jawab ada di pemda,” ujar Suharyanto dengan tegas.
Ia menambahkan, meskipun seluruh entitas di Kalimantan Timur mendapatkan opini WTP, BPK masih menemukan 184 temuan dan memberikan 489 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti.
Beberapa temuan antara lain mencakup pembayaran ganda, pelanggaran terhadap Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Honorarium Pengelola Keuangan, serta pengelolaan hibah yang belum maksimal.
Meski demikian, temuan-temuan tersebut masih berada dalam batas materialitas atau nilai kritis yang tidak mempengaruhi secara signifikan kewajaran laporan keuangan.
“Contohnya, ada ketidaktepatan volume pekerjaan atau belanja hibah yang belum dipertanggungjawabkan. Namun, secara keseluruhan, laporan keuangan masih dinilai wajar,” jelas Suharyanto.
Ia berharap agar seluruh rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti agar tidak membebani pemeriksaan di tahun anggaran berikutnya.
“Kami berharap tidak ada lagi temuan serupa tahun anggaran 2025,” tandasnya. (adv)
