Kaltimes.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mendorong pemerataan akses internet hingga ke wilayah pelosok, termasuk desa-desa yang selama ini masih terkendala jaringan.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kominfo, Statistik, dan Persandian se-Kalimantan Timur 2025 yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong, pada Kamis (15/5/25). Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, dengan pemukulan gong sebagai simbol peresmian.
Dalam sambutan mewakili Bupati Kukar, Asisten III Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto, menyampaikan bahwa konektivitas digital kini menjadi kebutuhan utama dalam menunjang pembangunan lintas sektor.
“Kita semua menyadari bahwa konektivitas jaringan informasi saat ini menjadi tulang punggung bagi berbagai sektor pembangunan. Mulai dari pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM digital, sampai pelayanan publik yang cepat dan transparan,” ujar Dafip dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/25).
Dafip menegaskan bahwa internet bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan pokok masyarakat. Pemkab Kukar pun berkomitmen untuk terus memperluas cakupan infrastruktur digital, terutama di desa-desa dan daerah terpencil yang masih menghadapi tantangan seperti blank spot dan keterbatasan perangkat.
“Pemkab Kukar siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, serta pihak swasta dan akademisi untuk meningkatkan ekosistem digital yang inklusif, modern, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Rakorda ini juga menjadi forum strategis untuk berbagi pengalaman antar daerah dalam penguatan infrastruktur digital serta menyiapkan generasi muda Kaltim yang adaptif terhadap teknologi dan siap bersaing secara global.
“Oleh karena itu, membangun infrastruktur digital tidak cukup hanya fokus pada kota-kota besar, namun juga harus menyentuh desa-desa dan kawasan terpencil, agar tidak terjadi kesenjangan informasi dan peluang,” tambah Dafip. (adv)
