Kaltimes.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan keseriusannya dalam menyelesaikan persoalan status kepemilikan tanah KORPRI yang berlokasi di Tenggarong Seberang. Hal ini dibahas secara khusus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (16/6/2025) di Ruang Banmus DPRD Kukar.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, S.H., serta diikuti oleh anggota lainnya seperti Muhammad Idham, Hamdiah Z., S.Pd., Hj. Mitfaul Janah, S.E., dan Syarifuddin. Turut hadir dalam kesempatan ini perwakilan dari beberapa instansi terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Camat Tenggarong Seberang, serta perwakilan dari KORPRI.
Dalam rapat ini, perwakilan pemilik lahan KORPRI, Abdul Kadir, berharap agar ada kejelasan hukum mengenai lahan yang telah mereka tempati selama lebih dari 10 tahun.
“Kami telah berdiam di sana kurang lebih 10 tahun, dan bangunan tersebut dibeli oleh developer yang difasilitasi oleh pemerintah daerah,” ungkap Abdul Kadir di hadapan forum.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menuntaskan persoalan ini secara tuntas.
“Kami serahkan penyelesaian percepatan kejelasan hak tanah KORPRI kepada pemerintah daerah. Komisi IV akan melakukan evaluasi setiap bulan untuk memonitor progresnya,” tegasnya.
Andi Faisal menambahkan, DPRD Kukar melalui Komisi IV akan mengawal penuh proses penyelesaian agar berjalan secara transparan dan adil, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang sudah lama menghuni kawasan tersebut.
Melalui forum RDP ini, diharapkan ada solusi konkret yang mampu menjawab keresahan warga serta menciptakan kejelasan hak atas tanah KORPRI di Tenggarong Seberang, demi menghindari potensi konflik di kemudian hari. (adv)
