Kaltimes.com – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dampak banjir dan limbah di lahan warga RT 21 Dusun Surya Bakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, pada 10 Juni 2025. RDP ini merupakan pertemuan ketiga kalinya setelah sebelumnya dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi terdampak.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida S.Sos, memimpin langsung jalannya rapat. Hadir pula anggota Komisi III lainnya, yakni Johansyah, Heirendra, dan Herry Asdar. Selain Komisi III, turut serta anggota Komisi I DPRD Kukar antara lain Sugeng Hariyadi, Desman Minang Endianto, Safruddin, dan Erwin, SE.
RDP kali ini juga melibatkan beberapa instansi terkait seperti Kapolsek Loa Janan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut yakni PT KPB, PT BMSS, dan PT KPM. Kepala Dusun Surya Bakti, Kepala Desa Batuah Abd Rasyid, S.T, dan Camat Loa Janan juga tampak hadir untuk menyuarakan aspirasi warga.
Dalam rapat tersebut, Kepala Desa Batuah, Abd Rasyid, S.T, menyampaikan harapannya agar pihak perusahaan turut bertanggung jawab dalam mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat terdampak banjir.
“Kami berharap pihak perusahaan dapat membantu mencari solusi yang terbaik bagi warga kami,” ujarnya.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari RDP sebelumnya yang digelar pada 2 Juni 2025. Berdasarkan kajian teknis yang telah dilakukan, lahan yang terdampak banjir di kawasan tersebut dinyatakan sudah tidak layak huni.
DPRD Kukar berharap melalui RDP ini, semua pihak yang terlibat dapat menemukan jalan keluar terbaik demi kepentingan warga. Selain sebagai forum musyawarah, rapat ini juga diharapkan dapat mendorong percepatan penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas industri di kawasan Desa Batuah.
Dengan adanya rapat mediasi ini, masyarakat Desa Batuah berharap adanya kejelasan nasib hunian mereka dan penanganan yang konkret dari pihak perusahaan serta pemerintah daerah. (adv)
