Kaltimes.com – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Muhammad Idham, kembali menyoroti persoalan krusial terkait kebutuhan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah dapilnya. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah desa seperti Senoni, Selerong, dan Sanggulan hingga saat ini belum memiliki fasilitas pembuangan sampah terpusat yang memadai.
“Harapan kita desa-desa di Dapil II itu cukup satu TPA bersama, agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai,” ujar Idham.
Menurut Idham, permasalahan utama yang menghambat realisasi pembangunan TPA adalah ketersediaan lahan. Ia menyebut sebagian besar lahan di kawasan tersebut saat ini dikuasai oleh PT Itci Hutani Manunggal (IHM) serta area bekas tambang. Namun hingga kini, pihak perusahaan belum bersedia melepaskan sebagian tanahnya untuk pembangunan fasilitas TPA tersebut.
“Kemarin saya dan kepala desa sudah minta ke IHM, tapi lahan itu tidak mau diberikan. Padahal perusahaan sekarang tidak beroperasi aktif di situ,” jelasnya.
Idham menekankan pentingnya peran serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kukar dalam proses ini. Ia berencana untuk segera melakukan konsultasi dengan DLHK guna membantu proses negosiasi pembebasan lahan dengan pihak perusahaan.
“Nanti kita ajak DLHK Kukar agar mereka memfasilitasi pembebasan lahan. DLHK punya otoritas untuk mengatur TPA lebih bagus kalau mereka yang masuk duluan,” tambahnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Idham menegaskan bahwa kolaborasi antara DPRD, DLHK, dan perusahaan sangat diperlukan untuk segera merealisasikan pembangunan TPA. Hal ini agar masalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan pembuangan sampah liar ke sungai bisa diatasi.
“Kita tidak mau lagi sampah dibuang ke sungai. Desa butuh satu TPA yang layak, dan lahan itu ada, hanya perlu kemauan bersama,” pungkas Idham.
Upaya ini diharapkan mampu mengurangi dampak buruk pencemaran lingkungan di wilayah pesisir Kukar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. (adv)
