Kaltimes.com – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tenggarong melaksanakan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara (Pilkada Kukar) 2025. Kegiatan ini digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Tenggarong pada Senin (21/4/2025), dengan mencakup penghitungan suara dari 12 kelurahan dan 2 desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tenggarong.
Seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Tenggarong turut hadir secara penuh dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut. Selain itu, proses ini dipantau langsung oleh Camat Tenggarong, Sukono, yang memastikan jalannya kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam keterangannya, Sukono menyampaikan harapannya agar proses rekapitulasi dapat berjalan lancar dan memenuhi prinsip keadilan serta ketentuan hukum.
“Alhamdulillah sudah dibuka, mudahan nanti berjalan sesuai harapan kita bersama dalam rangka penghitungan yang lebih pas sesuai aturan Undang-undang yang berlaku,” ujar Sukono.
Lebih lanjut, Sukono menegaskan bahwa seluruh unsur pelaksana, mulai dari penyelenggara hingga petugas pengamanan, dilibatkan secara aktif dalam proses ini. Langkah tersebut diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
“Semua elemen kita libatkan, baik penyelenggara maupun pengamanan, supaya pelaksanaannya benar-benar berjalan secara transparan, lancar, aman, dan tertib,” imbuhnya.
Berdasarkan perkiraan Sukono, proses rekapitulasi diproyeksikan selesai dalam waktu satu hari. Setelah tuntas, hasil rekapitulasi tersebut akan langsung diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar guna penghitungan pada tahapan selanjutnya di tingkat kabupaten.
“Kami perhitungkan malam ini selesai dan langsung dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar untuk penghitungan berikutnya,” tandasnya.
Rekapitulasi PSU Pilkada Kukar 2025 di Kecamatan Tenggarong menjadi salah satu tahapan penting dalam proses demokrasi daerah, sekaligus bukti komitmen seluruh pihak untuk menjaga integritas dan keterbukaan dalam pemilihan kepala daerah. (Adv/DiskominfoKukar)
