Kaltimes.com – Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, menyuarakan desakan keras terkait penyelesaian dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan batu bara oleh PT Karya Putra Borneo (KPB). Desakan tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kutai Kartanegara yang dilaksanakan di ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (5/5/2025).
Permasalahan yang diangkat oleh Rasyid adalah banjir dan pencemaran limbah yang telah mengganggu kehidupan warga di RT 021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Menurutnya, konflik ini sudah berlarut-larut selama tiga tahun tanpa penyelesaian konkret. Bahkan dua kali upaya mediasi di tingkat desa belum mampu menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak.
“Permasalahan ini sudah berlarut-larut hingga tiga tahun. Kami mendorong agar DPRD Kukar turun tangan karena masa operasi perusahaan sudah mendekati akhir, baik dari sisi perizinan maupun rencana kerja,” tegas Rasyid dalam RDP tersebut.
Ia menambahkan bahwa warga lebih menginginkan opsi pembebasan lahan dibandingkan relokasi paksa. Alasannya, dengan pembebasan lahan, masyarakat terdampak memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menentukan lokasi tinggal baru dibanding dipindahkan secara sepihak oleh perusahaan atau pemerintah.
“Harapan kami, dalam RDP ini ada ketegasan sikap. Kalau memang perusahaan bertanggung jawab, maka lahan warga harus dibebaskan. Jika perusahaan merasa bukan satu-satunya penyebab, maka perusahaan lain yang turut memberi dampak juga harus dilibatkan dalam penyelesaian,” katanya menegaskan.
Rasyid juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penyelesaian ini. Ia menyebutkan bahwa PT Karya Putra Borneo berdalih kerusakan lingkungan diakibatkan oleh faktor alam dan aktivitas perusahaan lain. Karena itu, semua pihak yang terkait harus diundang untuk memastikan kebenaran tersebut.
“Pihak perusahaan berdalih bahwa kerusakan disebabkan faktor alam dan aktivitas perusahaan lain. Oleh karena itu, kami akan undang semua pihak terkait, termasuk Dinas ESDM Kaltim, DLHK Kukar, dan Balai Wilayah Sungai, agar semua transparan,” tutupnya.
RDP ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian konflik lingkungan yang telah lama membebani warga Desa Batuah, sekaligus menjadi pengingat bagi semua perusahaan tambang di Kukar untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. (adv)
