Kaltimes.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar pada 14 Mei 2025. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, M. Andi Faisal.
Turut hadir dalam rapat ini anggota Komisi IV lainnya, yakni Hamdiah, Syarifuddin, Fatlon Nisa, M. Idham, dan Sopan Sopian. Sementara dari pihak BKPSDM hadir Sekretaris Rokip beserta jajarannya.
Tujuan utama RDP ini adalah membahas status pengangkatan pegawai yang tergolong dalam kode R2 dan R3. Status ini mengacu pada tenaga honorer dan non-ASN yang telah mengikuti seleksi PPPK. Komisi IV menyatakan kepeduliannya terhadap keberlangsungan nasib para tenaga harian lepas (THL) yang telah lulus, maupun yang masih menunggu kejelasan status.
“R2 dan R3 akan menjadi prioritas setelah pelantikan PPPK selesai. Kita akan ke BKN Pusat bersama-sama, karena secara keuangan Kutai Kartanegara dinyatakan mampu membiayai semuanya. Dari total 5.776 formasi yang disiapkan pemerintah daerah, termasuk PPPK, R2, R3, dan seleksi tahap dua bahkan nanti tahap empat, sudah hampir terisi sebanyak 5.701 formasi. Artinya, kuota akan terpenuhi. Sabar, ini adalah jalan Tuhan, kita tentu berharap yang terbaik,” ungkap Andi Faisal.
Komisi IV juga mendorong agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dapat memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola penempatan tenaga R2 dan R3 sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebagai bentuk dukungan, Andi Faisal menyatakan bahwa pihaknya siap menanggung biaya perjalanan dua orang perwakilan pegawai ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami akan berangkat ke sana, dan biayanya kami tanggung secara pribadi sebagai bentuk apresiasi dan komitmen perjuangan kami untuk teman-teman,” ujarnya.
Kode R2 sendiri mengacu pada eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), sedangkan R3 merupakan peserta non-ASN yang terdata resmi dalam sistem pemerintah. Keduanya memiliki peluang untuk diangkat menjadi PPPK dengan mekanisme seleksi yang berbeda. (adv)
