Kaltimes.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (14/5/2025), guna menyikapi keluhan warga Desa Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu, terkait aktivitas sejumlah perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah mereka.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, yang didampingi anggota komisi lainnya, yakni Sugeng Hariadi, M. Hidayat, H. Jamhari, Wandi, dan Desman Minang Endianto. Kehadiran warga Lung Anai dalam forum tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Lucas Nay, bersama tokoh adat Desa Budaya Lung Anai. RDP juga dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan Loa Kulu, Khairudinnata, serta perwakilan dari DPMPTSP Kukar, Bahauddin, dan DPPR Kukar, Edy Santoso.
Dalam pemaparannya, Lucas Nay menyampaikan bahwa warga Desa Lung Anai selama ini mengalami kesulitan dalam mengelola lahan pertanian dan perkebunan karena aktivitas tiga perusahaan pemegang HGU. Menurutnya, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut telah mengganggu kenyamanan dan kelangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanaman seperti sawit, karet, dan kakao.
“Desa kami adalah desa budaya dengan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, saat ini nilai-nilai tersebut mulai terkikis oleh modernisasi. Kami mengadu kepada DPRD sebagai orang tua kami, agar kebiasaan bertani dan berkebun tidak hilang. Kami tidak bisa berkebun dengan tenang karena berada di kawasan HGU. Kami mohon agar lahan yang sudah kami garap dapat dienklave-kan kepada kami,” ujar Lucas Nay dalam RDP tersebut.
Menanggapi hal ini, Komisi I DPRD Kukar menyatakan akan mengambil langkah proaktif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Lung Anai. Kendati wewenang atas perizinan HGU berada di tangan pemerintah pusat, DPRD Kukar menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan.
“Kami akan melakukan inspeksi ke lapangan dan menemui pihak perusahaan untuk mengidentifikasi lahan yang telah digarap warga namun masuk dalam kawasan HGU. Harapan kami, lahan tersebut dapat dienklave-kan. Ini menyangkut ketahanan pangan dan pelestarian budaya. Apalagi, Desa Lung Anai telah ditetapkan sebagai desa budaya dan produknya, seperti Cokelat Lung Anai, telah meraih prestasi pada Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan akan mewakili provinsi di tingkat nasional,” ucap Ketua Komisi I, Agustinus Sudarsono. (adv)
