Kaltimes.com – Aris Mulyanata, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, menyoroti ketidakjelasan status kepemilikan lahan Pasar Subuh yang menjadi bahan diskusi dalam hearing bersama Paguyuban Pasar Subuh, pemilik lahan, dan Pemkot Samarinda.
Aris menegaskan, masalah administrasi pertanahan yang belum tuntas berpotensi memicu konflik di kemudian hari jika tidak segera diselesaikan secara transparan.
Aris mengungkapkan kekecewaannya karena belum ada kejelasan mengenai batas dan legalitas lahan seluas 2.000 meter persegi yang diklaim milik pribadi. Ia menilai kejelasan peta dan dokumen kepemilikan sangat penting sebagai dasar kebijakan relokasi dan pengelolaan pasar.
“Jika klaim lahan ini benar milik pribadi, maka harus jelas batasannya. Bahkan di area ini terdapat fasilitas umum seperti jalan Gang Tiga yang milik pemerintah,” katanya, Kamis (15/5/2025).
Aris juga mempertanyakan validitas status hukum atas nama Murdianto, yang disebut mendapat mandat dari ahli waris. Namun, ia meragukan keabsahan pendelegasian tersebut karena tidak semua ahli waris hadir dan memberikan persetujuan secara resmi.
“Apakah surat mandat ini sah secara hukum? Apakah semua ahli waris setuju? Ini belum jelas dan harus dibuktikan,” ujarnya.
Meski DPRD tidak memiliki kewenangan menentukan kepemilikan tanah, Aris menekankan pentingnya keterbukaan data dan dokumen dalam pengambilan kebijakan agar tidak memunculkan sengketa di masa depan.
“Kebijakan yang dibuat harus berdasarkan data yang valid agar tidak menimbulkan masalah baru. Kita tidak bisa mengelola pasar dengan ketidakpastian hukum,” jelasnya.
Aris mendorong agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama bagian aset daerah melakukan verifikasi administrasi dan kajian hukum yang mendalam terkait status lahan Pasar Subuh.
“Langkah berikutnya harus berbasis fakta dan data akurat. Pasar ini menyangkut kepentingan banyak orang, terutama masyarakat kecil,” pungkasnya.(adv)
