Kaltimes.com – Komisi III DPRD Samarinda menanggapi kritis kenaikan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mencapai Rp64 miliar pada tahun anggaran 2024. Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III, menilai lonjakan dana tersebut belum mampu menjawab persoalan lingkungan secara nyata, khususnya terkait pengelolaan sampah.
Menurut Deni, selama ini pengelolaan sampah di Samarinda masih bersifat reaktif dan belum berbasis data. Ia menyoroti minimnya strategi komprehensif yang disusun berdasarkan kebutuhan spesifik tiap wilayah.
“Anggaran besar tidak serta-merta menyelesaikan masalah jika perencanaan lemah dan pengawasan minim,” kata Deni, Kamis (22/5/2025).
Ia mendorong DLH untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan efektivitas anggaran agar penyerapan dana benar-benar tepat sasaran.
Tanpa langkah strategis yang terorganisir, lanjut Deni, masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah akan terus berulang dan membebani kota dalam jangka panjang.
“Kita butuh solusi jangka panjang, bukan hanya tambal sulam. Kalau isu sampah tidak ditangani secara menyeluruh, krisis lingkungan akan semakin sulit dikendalikan,” tegasnya.
Komisi III pun menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut agar berdampak langsung terhadap perbaikan kualitas lingkungan di Samarinda.(adv)
