Kaltimes.com – Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, menyoroti lemahnya sistem pengawasan terhadap kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil. Kritik ini disampaikan menyusul insiden penembakan di depan tempat hiburan malam di Samarinda yang menewaskan satu orang.
Samri menilai kejadian tersebut mencerminkan adanya kelonggaran dalam regulasi perizinan senjata api. Ia menyebut, kepemilikan senjata oleh warga sipil semestinya dibatasi secara ketat dengan proses seleksi yang terukur dan berlapis.
“Kepemilikan senjata api bukan hal sepele. Jika izin diberikan secara mudah, maka potensi penyalahgunaan sangat besar,” kata Samri, Sabtu (17/5/2025).
Ia menegaskan syarat perizinan seharusnya mencakup pemeriksaan psikologis dan latar belakang yang mendalam. Bahkan aparat penegak hukum pun, menurutnya, harus melalui prosedur ketat sebelum bisa membawa senjata api secara legal.
“Petugas keamanan yang dilatih secara profesional saja tidak serta-merta diizinkan membawa senjata. Lalu kenapa warga sipil bisa mendapat akses tanpa pengawasan yang ketat?” ujarnya.
Samri pun mendorong pihak kepolisian dan instansi terkait untuk melakukan audit terhadap seluruh izin senjata api yang telah dikeluarkan. Ia menilai langkah ini penting guna memastikan bahwa izin tidak disalahgunakan dan keamanan masyarakat tetap terjaga.
“Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Negara harus hadir untuk memastikan senjata api tidak jatuh ke tangan yang salah,” tutupnya.(adv)
