Kaltimes.com – Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, menyoroti kondisi Rumah Aman yang menjadi tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Meski fasilitas tersebut telah tersedia di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), ia menilai kondisi dan penunjangnya masih belum optimal.
Menurut Sri Puji, Rumah Aman yang ada saat ini secara teknis sudah dinilai cukup oleh pihak PPA. Namun dari sudut pandang legislatif, fasilitas tersebut belum memenuhi standar perlindungan maksimal bagi korban.
“Rumah Aman itu harusnya berada di lingkungan yang benar-benar steril. Bukan hanya ada satpam, tapi juga harus disiagakan polisi,” kata Sri Puji di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (14/5/2025).
Ia menjelaskan penempatan Rumah Aman tidak hanya soal tempat berlindung, tapi juga tentang jaminan keamanan dan akses terhadap layanan lainnya. Keberadaan petugas keamanan, tenaga medis, dan psikolog dianggap perlu untuk mendukung proses pemulihan korban.
Sri Puji juga menyoroti lokasi Rumah Aman saat ini yang dinilai cukup jauh dari layanan kesehatan. Menurutnya, seharusnya Rumah Aman terhubung langsung dengan fasilitas seperti rumah sakit dan pendidikan.
“Sekarang ini korban dari Rumah Aman kalau harus ke rumah sakit itu jauh. Harusnya akses ke layanan kesehatan dan pendidikan itu dekat dan mudah,” tambahnya.
Ia berharap ke depan Pemkot Samarinda bisa membangun sistem perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk memperkuat sinergi antarinstansi, agar Rumah Aman benar-benar menjadi tempat perlindungan yang aman, nyaman, dan memulihkan bagi korban kekerasan.(adv)
