Kaltimes.com – Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, menjelaskan penataan Pasar Subuh harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan sejalan dengan visi Wali Kota Samarinda untuk menciptakan kota yang rapi dan tertata.
Samri menjelaskan, salah satu poin krusial dalam penataan Pasar Subuh adalah status lahannya yang merupakan milik pribadi. Berdasarkan keterangan dari Marianto selaku pemilik, lahan tersebut tidak lagi diizinkan untuk digunakan sebagai pasar.
“Kalau pemilik lahan tidak memberikan izin, penggunaan lahan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk penerobosan,” ujar Samri Hal itu di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (15/5/2025).
Ia juga menyebut sebagian besar pedagang di Pasar Subuh sudah tidak lagi aktif berjualan, dan sebagian besar telah bersedia direlokasi ke tempat baru.
“Pemerintah sudah melakukan pendekatan hampir satu setengah tahun. Sekarang, lebih banyak pedagang yang pindah dibandingkan yang bertahan,” tambahnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga telah menyediakan lokasi relokasi di Pasar Beluluq Lingau (Pasar Dayak), dengan penataan berdasarkan jenis dagangan. Hal ini dilakukan agar kegiatan jual beli menjadi lebih tertib dan efisien.
“Misalnya, pedagang pisang tidak dicampur dengan pedagang ikan. Penataan ini memudahkan pembeli dan membuat pasar lebih teratur,” jelas Samri.
Ia juga menegaskan langkah penataan ini bukan untuk mematikan usaha rakyat, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui fasilitas pasar yang lebih layak dan tertata.
Terkait adanya penarikan pungutan di Pasar Subuh, Samri mengungkapkan pengelolaan dilakukan oleh LPM dan tidak memiliki dasar hukum.
“Perda retribusi sudah dicabut, jadi pungutan itu tidak lagi memiliki legalitas,” pungkasnya.(adv)
