Kaltimes.com – Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan dan penataan kawasan permukiman, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke Kota Bontang selama dua hari, yakni pada 8–9 Mei 2025. Kegiatan ini melibatkan lintas komisi, termasuk Komisi II, III, dan IV, yang dipimpin oleh Plt. Ketua DPRD Kukar, Junadi, A.Md.
Kunjungan ini diawali dengan pertemuan bersama DPRD Kota Bontang untuk membahas strategi dan mekanisme pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Junadi menyampaikan pentingnya membangun relasi antarlembaga legislatif guna memperkuat sinergi dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah masing-masing.
“Kami ingin mempererat hubungan kelembagaan berbagi pengalaman sesama DPRD, mengenai peran strategis legislatif dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di daerah. Ini penting untuk memperkuat sinergi dan efektivitas kebijakan pembangunan di Kukar,” ujarnya.
Selain aspek infrastruktur, perhatian DPRD Kukar juga tertuju pada upaya Kota Bontang dalam menata kawasan permukiman, khususnya dalam mengubah wilayah padat penduduk menjadi kawasan layak huni. Hal ini dipelajari lebih dalam pada hari kedua kunjungan, saat rombongan DPRD Kukar menyambangi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bontang.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perkimtan Bontang, Drs. Usman, M.Pd, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Junadi memuji langkah-langkah strategis yang dilakukan Bontang, terutama dalam pelaksanaan program NSUP/KOTAKU yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami melihat Bontang berhasil melakukan penataan kawasan kumuh dan padat penduduk menjadi kawasan yang lebih asri. Ini menjadi contoh baik yang bisa kami pelajari,” kata Junadi.
Ketua Komisi III DPRD Kukar, Farida, S.Sos, juga menekankan pentingnya belajar dari implementasi teknologi pemetaan digital yang telah diterapkan Bontang untuk memantau dan menata kawasan permukiman. Ia menyebut bahwa sistem tersebut memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan berbasis data dan koordinasi lintas OPD yang lebih efisien.
“Komisi III melihat Bontang telah menerapkan sistem pemetaan digital untuk kawasan kumuh, yang patut kita adopsi. Koordinasi lintas OPD di sini juga cukup efektif dalam menyelaraskan program pembangunan,” ungkap Farida.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa DPRD Kukar akan mendorong Dinas Perkim Kukar agar menerapkan strategi serupa, dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang dapat mempercepat terwujudnya kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kunjungan ini, DPRD Kukar berharap dapat membawa pulang berbagai praktik baik dari Bontang untuk diterapkan di Kutai Kartanegara demi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta tata kelola pembangunan yang lebih terarah. (adv)
