Kaltimes.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (6/5/2025) di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Tenggarong.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV, M. Andi Faisal, dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi, yakni Ahmad Yani, Mitfahul Jannah, Fatlon Nisa, M. Idham, Budiman, Sopan Sopian, Syarifuddin, Sri Muryani, serta Hamdiah. Mereka berdiskusi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Inspektorat, Bappeda, serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari kedua dinas tersebut di tingkat kecamatan dan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Faisal menekankan pentingnya optimalisasi anggaran pembangunan, khususnya di bidang pendidikan. Ia mengkritisi lemahnya realisasi pembangunan fisik dan sarana prasarana sekolah, meskipun Disdikbud telah menerima alokasi anggaran yang sangat besar.
“Anggaran triliun sekian, namun pemenuhan terhadap pembangunan fisik sekolah dan sarana prasarana penunjang pendidikan lainnya masih sangat minim. Apa yang diminta dan diusulkan berbeda dengan yang direalisasikan, tidak sesuai dengan usulan yang disampaikan kawan-kawan UPT,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, agar usulan dari UPT dapat lebih diperhatikan dan diimplementasikan secara nyata di lapangan.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, Andi Faisal memberikan apresiasi kepada Dinkes yang dinilai lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.
“Meski begitu, kami tetap memberikan catatan dan perhatian kepada Dinkes agar dapat bekerja secara optimal dalam mengelola anggaran, guna memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” lanjutnya.
RDP ini menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPRD Kukar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program strategis pemerintah daerah. Hasil evaluasi dalam rapat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting bagi Disdikbud dan Dinkes dalam menyusun langkah-langkah perbaikan untuk ke depan.
Komisi IV juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program, demi memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Kukar. (adv)
