Kaltimes.com – Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin, 5 Mei 2025, di ruang Banmus DPRD Kukar.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III, Farida, S.Sos, dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi, antara lain Johansyah, S.E., M.Si., Heri Sandi, Dedik Harianto, H. Fachrudin, S.E., Asnawi Sultan Rahmadani, serta Hamdiah, Z. RDP ini turut mengundang anggota Komisi IV DPRD Kukar, H. Hamad Yani dan Hamdiah, Z, serta sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aparat kecamatan dan desa, hingga manajemen perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menurut Farida, agenda RDP mencakup dua persoalan krusial, yakni dampak banjir dan limbah tambang batu bara di RT 021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, yang diduga kuat diakibatkan oleh aktivitas PT. Karya Putara Borneo (PT. KPB). Selain itu, juga dibahas penanganan longsor di Jalan Poros Samarinda–Balikpapan, khususnya di KM 24 dan KM 28.
“Kami menyoroti dua permasalahan utama di Desa Batuah, yaitu banjir dan limbah akibat aktivitas tambang PT. KPB serta bencana longsor yang membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan,” kata Farida dalam rapat.
Farida menegaskan bahwa hingga kini belum ada upaya signifikan dari perusahaan tambang maupun pihak terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan status kebencanaan, khususnya untuk kawasan longsor, guna membuka jalan bagi penyaluran bantuan dan intervensi pemerintah.
Komisi III juga mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus yang diketuai oleh Camat Samboja untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Menurut Farida, kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha sangat diperlukan demi menyelamatkan lingkungan dan keselamatan warga.
“Dengan adanya RDP ini, diharapkan solusi konkret segera diambil guna mengatasi permasalahan lingkungan dan infrastruktur yang berdampak pada masyarakat Kutai Kartanegara,” tegas Farida.
Rapat tersebut menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk mencegah bencana yang lebih besar, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan dan perlindungan hak-hak warga terdampak tambang di wilayah Kukar. (adv)
