Kaltimes.com – Rencana pemekaran tujuh desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius dalam rapat yang digelar oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar pada 5 Mei 2025. Meski mendapat dukungan luas dari DPRD dan sejumlah pihak terkait, proses pemekaran ini dipastikan tidak serta-merta disahkan. Pemerintah daerah dan calon desa baru masih harus melalui berbagai tahapan evaluasi administratif dan hukum yang ketat.
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kukar, Purnomo, menyampaikan bahwa usulan pembentukan desa baru harus terlebih dahulu dikaji dan diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Dalam proses pemekaran dan penyusunan Peraturan Daerah (Perda), nantinya usulan ini akan masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Di kementerian, akan dilakukan evaluasi serta pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan lainnya. Perlu ada alasan yang kuat terkait pemekaran atau pembentukan desa baru,” jelas Purnomo.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam proses pemekaran adalah memastikan bahwa calon desa baru mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan. Ini termasuk data penduduk, batas wilayah yang jelas, potensi sumber daya, serta kesiapan aparatur dan infrastruktur pelayanan dasar.
Setelah diterbitkannya status sebagai desa persiapan, akan dilakukan masa evaluasi selama enam bulan. Selama periode ini, pemerintah daerah wajib melakukan pendampingan intensif agar desa-desa tersebut bisa memenuhi standar menjadi desa definitif.
“Kalau dalam enam bulan tidak mampu memenuhi persyaratan, maka prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Evaluasi ini krusial,” tambah Purnomo.
Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, S.E., M.Si, juga menggarisbawahi pentingnya proses ini dilakukan secara bertahap dan transparan. Ia menyatakan bahwa tujuh desa yang diajukan pemekarannya tersebar di berbagai kecamatan, yakni Desa Jembayan Ilir dan Sungai Payang Ilir (Loa Kulu), Desa Loa Duri Seberang (Loa Janan), Desa Sumber Rejo (Tenggarong Seberang), Desa Badak Makmur (Muara Badak), Desa Tanjung Barukang (Anggana), serta Desa Kembang Janggut Ulu (Kembang Janggut).
“Rencana ini tidak hanya bertujuan memperluas wilayah administratif, tapi mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan. Namun tetap harus melalui mekanisme yang diatur undang-undang,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan adanya rencana kunjungan lapangan ke Kecamatan Anggana, termasuk Desa Sepatin dan Tanjung Barukang, guna meninjau kesiapan dan kondisi faktual di lapangan.
Dengan berbagai tahapan yang harus dilewati, pemekaran desa di Kukar menjadi proses yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Pemkab Kukar dituntut cermat agar setiap usulan benar-benar layak dari segi tata kelola, potensi wilayah, hingga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. (adv)
