Kaltimes.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat pembahasan penting terkait rencana pemekaran tujuh desa di wilayah Kukar. Pertemuan ini berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kukar dan dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda, Johansyah, S.E., M.Si.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Kukar yakni Fadlon Nisa, S.E., Hamdiah Z., dan H.M. Ridha Deramawan, serta Sekretaris DPRD Kukar, Nurhayati Touristiany, S.Sos, dan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kukar.
Dalam sambutannya, Johansyah menekankan bahwa tujuan dari pemekaran desa ini tidak semata administratif, tetapi juga untuk memperkuat ikatan sosial, mempercepat pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kukar.
“Berdasarkan hasil kajian administratif dan sosial, terdapat tujuh desa yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai wilayah administrasi baru,” ungkap Johansyah.
Tujuh desa yang diajukan dalam rencana pemekaran ini antara lain adalah Desa Jembayan Ilir dan Desa Sungai Payang Ilir di Kecamatan Loa Kulu, Desa Loa Duri Seberang di Kecamatan Loa Janan, Desa Sumber Rejo di Kecamatan Tenggarong Seberang, Desa Badak Makmur di Kecamatan Muara Badak, Desa Tanjung Barukang di Kecamatan Anggana, serta Desa Kembang Janggut Ulu di Kecamatan Kembang Janggut.
Johansyah berharap agar semua usulan pemekaran dapat diterima dan disahkan tanpa terkecuali. Ia menambahkan bahwa akan dilakukan kunjungan lapangan ke beberapa wilayah, termasuk Desa Sepatin dan Desa Tanjung Barukang di Kecamatan Anggana, guna melihat langsung kondisi dan tantangan yang ada.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Pemekaran desa juga dinilai menjadi solusi strategis untuk mempercepat pembangunan di daerah yang selama ini masih minim akses pelayanan publik. (adv)
