Kaltimes.com – Pada Selasa (22/4/2025), Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menanggapi laporan dari sejumlah karyawan PT Hanwha Mining Service Indonesia (HMSI) yang mengeluhkan dugaan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula perwakilan dari PT HMSI, manajemen PT Cipta Kridatama sebagai pihak user, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kukar, serta para pekerja yang melaporkan permasalahan. DPRD Kukar menaruh perhatian serius terhadap kasus ini, khususnya terkait praktik mutasi sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.
Komisi I mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah karyawan yang dimutasi secara mendadak ke lokasi kerja lain tanpa adanya penjelasan ataupun pemberitahuan yang memadai. Lebih miris lagi, ada pekerja yang dikenai sanksi setelah menolak mutasi tersebut dengan alasan yang bersifat pribadi dan kekeluargaan.
“Kami menilai ini adalah persoalan serius karena menyangkut hak dasar para pekerja,” tegas salah satu anggota Komisi I.
Ia menyebut bahwa praktik mutasi secara sepihak, tanpa pertimbangan kondisi sosial dan psikologis pekerja, tidak hanya melanggar norma-norma ketenagakerjaan, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan yang besar bagi pekerja dan keluarganya.
DPRD Kukar pun mendesak manajemen PT HMSI agar segera memberikan keputusan final yang adil dan jelas terhadap status para pekerja yang terkena mutasi. Selain itu, mereka menegaskan bahwa setiap kebijakan perusahaan harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, transparansi, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
“Kami berharap semua pihak menjalankan perannya dengan profesional dan manusiawi. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang dan mencoreng nama baik dunia usaha di Kukar,” tutup perwakilan DPRD dalam forum tersebut.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan hak-hak ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen DPRD Kukar dalam menjaga marwah ketenagakerjaan yang adil dan beradab. (adv)
