Kaltimes.com – Dalam upaya memperkuat fungsi representasi dan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi pokok-pokok pikiran (pokir) untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin (21/4/2025) di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Sekretariat DPRD Kukar.
Dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, rapat ini menjadi momentum penting bagi DPRD dalam menyalurkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah, sebagai masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.
“Sesuai amanat Pasal 72 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Faisal.
Ia menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut sepenuhnya bersumber dari hasil reses, yakni saat para anggota dewan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi itu diklasifikasikan berdasarkan isu dan kebutuhan prioritas, lalu dirumuskan menjadi rekomendasi konkret yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD.
Rapat koordinasi ini tidak hanya dihadiri oleh para anggota DPRD, namun juga melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mitra teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), guna menyatukan pandangan dan menyinkronkan substansi masukan sebelum proses Musrenbang RKPD tingkat kabupaten dimulai.
“Dari hasil verifikasi yang dilakukan bersama mitra Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu disinkronkan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 tingkat kabupaten,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD Kukar dalam memastikan bahwa setiap aspirasi yang masuk tidak berhenti sebagai catatan, namun benar-benar diperjuangkan agar menjadi bagian dari rencana program dan kegiatan pembangunan. Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif ini, diharapkan pembangunan daerah lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Rapat tersebut juga menegaskan bahwa peran DPRD bukan sekadar legislator, tetapi juga sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Dengan adanya forum sinkronisasi pokir, aspirasi warga memiliki jalur formal untuk diperjuangkan dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (adv)
