Kaltimes.com – Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berbasis aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Sekretariat DPRD Kukar, Senin (21/4/2025).
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, memimpin langsung jalannya rapat yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Kukar serta perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keterlibatan pemerintah daerah dalam forum ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan RKPD.
“Sesuai amanat Pasal 72 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD,” terang Faisal saat menyampaikan sambutannya.
Faisal menambahkan, pokok-pokok pikiran tersebut tidak disusun secara sembarangan, melainkan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD. Hasilnya, berbagai usulan dari masyarakat dikelompokkan dan disesuaikan dengan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam proses verifikasi yang telah dilakukan bersama Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, ditemukan adanya sejumlah persoalan yang masih membutuhkan sinkronisasi lebih lanjut.
“Dari hasil verifikasi yang dilakukan bersama mitra Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu disinkronkan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 tingkat kabupaten,” jelasnya.
Rapat ini menjadi bagian krusial dari proses perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pemerintah daerah pada 2026 mendatang benar-benar menjawab kebutuhan serta tantangan yang ada di masyarakat. Proses ini juga merupakan komitmen DPRD Kukar untuk tetap menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah. (adv)
