Kaltimes.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan rapat Koordinasi dan Sinkronisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Sekretariat DPRD Kukar pada Senin (21/4/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M. Andi Faisal, yang juga hadir sebagai perwakilan unsur pimpinan DPRD. Beberapa anggota DPRD Kukar lainnya turut ambil bagian dalam forum strategis tersebut.
Dalam keterangannya, M. Andi Faisal menyatakan bahwa rapat ini bukan hanya menjadi agenda internal DPRD, namun juga turut melibatkan pihak Pemerintah Daerah. Kehadiran sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi bagian penting dalam proses sinkronisasi tersebut.
“Sesuai amanat Pasal 72 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD,” ungkap Faisal.
Ia menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang disusun DPRD merupakan hasil dari kegiatan reses yang dilakukan di masing-masing daerah pemilihan. Aspirasi masyarakat yang dikumpulkan selama masa reses tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk masukan strategis untuk program-program pembangunan ke depan.
“Dari hasil verifikasi yang dilakukan bersama mitra Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu disinkronkan sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 tingkat kabupaten,” tambahnya.
Rapat ini menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melalui mekanisme ini, DPRD Kukar berupaya memastikan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sekaligus tetap dalam koridor sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. (adv)
