Kaltimes.com – Plt. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Junadi, A.Md, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, pada Selasa, 22 April 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Junadi menyampaikan pokok-pokok pikiran pimpinan dan anggota DPRD Kukar berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Ia mengapresiasi terselenggaranya Musrenbang RKPD ini, yang dinilainya penting dalam menyusun arah pembangunan ke depan.
“Sesuai amanat Pasal 72 Ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Junadi.
Dalam sambutannya, Junadi menyoroti beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi Kukar, khususnya terkait pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir. Ia menyebutkan beberapa wilayah yang masih minim akses jalan, jembatan, dan layanan dasar, di antaranya Jalan Kota Bangun–Tabang, Kota Bangun–Muara Wis, Muara Badak, Marangkayu, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Samboja.
Selain persoalan infrastruktur, Junadi juga mengangkat isu pelayanan kesehatan. Ia menilai ketimpangan pelayanan kesehatan masih cukup tinggi, terutama di puskesmas terpencil yang kekurangan tenaga medis.
“Ketersediaan dokter umum dan spesialis sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan cakupan wilayah,” katanya.
Masalah ini, menurut Junadi, berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan tahun 2026. Ia mendorong agar penyediaan sarana kesehatan dan pemerataan tenaga medis di seluruh wilayah Kukar menjadi prioritas.
Junadi menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan ketimpangan infrastruktur dan pelayanan publik di Kukar dapat segera teratasi. (adv)
