Kaltimes.com – Fenomena kendaraan mogok yang diduga akibat bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar), semakin ramai menjadi sorotan publik. Puluhan pengendara roda dua dan roda empat mengeluhkan kendaraan mereka mogok atau tidak bertenaga setelah mengisi BBM dari beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina.
Keluhan ini tidak hanya terbatas di Kukar, tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur (Kaltim). Pola kejadian yang serupa menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan perdebatan di media sosial, khususnya terkait kualitas BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta agar Pertamina segera membuktikan kualitas produknya. Ia menegaskan bahwa Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki reputasi profesional dalam pengolahan dan distribusi BBM.
“Pertamina itu kan profesional. Kalau sampai ada unsur mencampur atau mengoplos BBM, tentu harus dibuktikan. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi,” ujar Ahmad Yani saat ditemui wartawan pada Senin (08/04/2025).
Meski demikian, Ahmad Yani juga tidak mengabaikan keresahan masyarakat. Ia menilai bahwa fenomena ini perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang.
“Kita agak kesusahan juga, karena belum ada yang bisa membuktikan secara nyata bahwa masalah ini murni akibat dari BBM Pertamina. Tapi kami di DPRD akan terus mendorong supaya ini ditindaklanjuti. Kalau dibiarkan saja, dampaknya akan terus merugikan masyarakat,” tegasnya.
Yani juga menambahkan bahwa tanggung jawab tidak bisa serta-merta diarahkan kepada Pertamina. Ia menyebut kemungkinan adanya penyebab lain, termasuk peran pengecer BBM ilegal yang marak beroperasi di pinggir jalan.
Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan distribusi BBM. Masyarakat sangat bergantung pada BBM yang berkualitas demi kelancaran aktivitas sehari-hari, sehingga penting bagi Pertamina untuk menunjukkan integritas dan transparansi dalam setiap lini distribusi mereka.
