Kaltimes.com – Rencana pembongkaran Jembatan Besi Tenggarong yang termasuk dalam Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) memicu diskusi panjang antara DPRD Kukar dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin (14/4/2025), Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung pelestarian sejarah namun juga menyadari perlunya infrastruktur yang layak untuk mobilitas masyarakat.
Menurut Rasid, Jembatan Besi memiliki nilai historis yang tinggi dan tak boleh sembarangan dibongkar. Namun, kondisi jembatan yang kini mengalami korosi parah juga menjadi persoalan serius.
“Perlu pertimbangan kita semua, di satu sisi kita melestarikan budaya sejarah itu sendiri, di satu sisi juga kita membutuhkan jembatan yang layak untuk kita gunakan di Tenggarong,” ujarnya.
Dinas PU sebelumnya mengusulkan pembangunan jembatan baru di titik yang sama, sebagai solusi untuk mengurai kemacetan dan mendukung mobilitas yang meningkat. Mereka pun menyarankan agar bangunan fisik Jembatan Besi bisa dipindahkan dan tidak dihilangkan begitu saja.
Rasid mengungkapkan bahwa kajian teknis Dinas PU sudah menunjukkan bahwa titik lokasi pembangunan paling layak adalah antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Monumen. Alternatif lain seperti memperlebar Jembatan Mangkuraja atau Jembatan Kartini-Pandjaitan dinilai tidak memungkinkan karena padatnya permukiman di sekitar lokasi tersebut.
“Jadi memang ini menjadi PR kita di Kota Tenggarong bagaimana agar ada jembatan yang layak untuk kita gunakan dalam rangka untuk memudahkan kita dalam berinteraksi. Mungkin secara kajian teknis apa yang dilaksanakan oleh PU itu sudah cukup layak dalam segi kajian teknis,” jelasnya.
Rasid juga mendukung pandangan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV yang menyatakan bahwa baik ODCB maupun Obyek Cagar Budaya harus mendapat perlakuan yang sama.
“Menyikapi keberadaan jembatan ini ya mungkin tadi ibu Lestari (perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV, red) menyampaikan dan kita sendiri juga sependapat bahwa keberadaan jembatan itu harus tetap ada cuma ya mungkin apakah tetap ada itu tempatnya di situ atau mungkin bisa pindah,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa jika berdasarkan kajian pemindahan memungkinkan, maka hal itu bisa menjadi solusi terbaik. Namun jika tidak, maka pembongkaran harus ditolak demi menjaga warisan budaya.
“Kalau memang kajiannya ini tidak boleh ya mau tidak mau kita tidak bisa melanggar itu,” tegas Rasid.
