Kaltimes.com – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak warga Desa Batuah, Kecamatan Tenggarong Seberang, yang terdampak aktivitas tambang PT Karya Putra Borneo (KPB). Pada Senin (24/3/2025), Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh manajemen PT KPB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, serta perwakilan warga Desa Batuah.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Kukar tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi I, Desman Minang Endianto, bersama Sugeng Hariyadi dan anggota dewan lainnya. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari RDP sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin, (17/3/2025), menyikapi berbagai keluhan dari warga RT 6 Desa Batuah.
Warga menyampaikan sejumlah persoalan serius akibat aktivitas tambang, seperti longsor, pencemaran udara dan air, hingga kerusakan rumah. Dalam rapat, Desman menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan PT KPB telah melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa jarak minimal tepi lubang tambang dengan batas Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus lebih dari 500 meter. Namun, temuan di lapangan menunjukkan aktivitas tambang berlangsung pada jarak yang kurang dari ketentuan tersebut.
“PT Karya Putra Borneo harus melakukan pembebasan rumah warga RT 6 Desa Batuah yang masuk dalam rencana penambangan yang pada saat ini jarak dengan batas penambangan yang aktif kurang dari 500 meter,” tegas Desman.
Politisi PKB ini juga menyoroti keterbatasan kewenangan DPRD Kukar untuk menghentikan aktivitas pertambangan, karena dokumen lingkungan PT KPB diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan SK nomor SK 549/MENLHKSETJEN/PLA 4/6/2022.
Meski demikian, Desman menyatakan bahwa hasil RDP menunjukkan perkembangan positif. Perusahaan yang sebelumnya hanya bersedia membebaskan empat rumah, kini membuka peluang untuk membebaskan hingga 21 rumah yang dinilai paling terdampak.
“Dengan hasil RDP kemarin tampaknya pihak perusahaan mendengar apa yang Komisi I perjuangkan agar ada pembebasan. Ada 21 rumah yang dianggap secara objektif sementara ini bisa dibebaskan baik lahan dan bangunannya dengan catatan ada tim penilai yang independen,” ungkap Desman.
