Kaltimes.com – Menjelang dan selama bulan Ramadan, kebutuhan pokok masyarakat meningkat secara signifikan. Lonjakan permintaan ini sering kali diiringi dengan kenaikan harga berbagai komoditas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) didesak untuk segera menggelar operasi pasar murah di seluruh kecamatan guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Terbaru, Pemkab Kukar melalui dinas terkait telah sukses melaksanakan operasi pasar murah di Kecamatan Tenggarong. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, tepatnya pada 11-12 Maret, di halaman parkir Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS). Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.
Anggota DPRD Kukar dari Fraksi PDIP, H Ahmad Yani, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus sigap dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok, terutama di momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri.
“Menyikapi puasa dan nanti hari raya tentunya memang harus disikapi bahwa harus pemerintah hadir menyiapkan bagaimana agar ada operasi pasar dan seterusnya,” ujar Yani.
Menurut Yani, kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) sudah menjadi pola tahunan yang seharusnya bisa diantisipasi. Oleh karena itu, operasi pasar murah menjadi solusi agar harga tetap stabil dan, jika memungkinkan, lebih rendah dari harga pasaran.
“Itu kerja-kerja pemerintah, karena itu kita harap pemerintah kabupaten melalui instansi terkait melakukan operasi pasar itu bukan hanya operasi pasar tetapi juga menjaga harga dan mengantisipasi kelangkaan termasuk juga pendistribusian penjualannya harus diawasi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan harga bisa melonjak naik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yani berharap agar operasi pasar murah tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten, melainkan bisa menjangkau seluruh kecamatan di Kukar. Selain itu, pelaksanaannya juga perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya dalam dua hari saja.
“Ya harapannya semua kalau perlu di 20 kecamatan se-Kutai Kartanegara sehingga tidak ada pembedaan bukan hanya Kecamatan Tenggarong, semuanya harus mendapatkan itu dan memang kan pemerintah pusat melalui pemerintah terkait ada itu disiapkan anggaran untuk menyikapi lonjakan dan kestabilan harga itu,” ujarnya.
Yani juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah terjadi lonjakan harga. Sebisa mungkin, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak awal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi daerah.
“Kalau bisa pemerintah juga bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara, kan itu bisa melakukan subsidi silang mencegah terjadinya lonjakan harga itu dan perusahaan bisa diajak dalam bentuk model CSR,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi solusi efektif untuk menekan harga kebutuhan pokok di pasar.
“Itu bisa sehingga masyarakat senang walaupun dia beli tapi kan harganya murah dan yang terpenting harapannya pelaksanaannya tersebar di seluruh kecamatan se-Kutai Kartanegara,” pungkasnya.
Dengan adanya dorongan dari DPRD Kukar ini, diharapkan Pemkab Kukar segera menindaklanjuti desakan tersebut demi kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan Idulfitri.
(Advertorial)
