Kaltimes.com – Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H.M. Ridha Dermawan, turut serta dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang melibatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim), Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), serta Sekretaris DPRD kabupaten/kota se-Kaltim. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim pada Kamis, 13 Maret 2025.
Setelah MoU ditandatangani, Ridha Dermawan mengungkapkan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Ia juga mendukung penerbitan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kemenkumham serta penggunaan aplikasi E-Harmonisasi.
“Kami mengapresiasi peluncuran enam inovasi layanan pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur,” ujar Ridha Dermawan.
Salah satu inovasi yang mendapat sorotan adalah layanan Harmonisasi One Day Service (HARMONIS). Layanan ini bertujuan mempercepat proses harmonisasi peraturan daerah, terutama terkait keuangan, administrasi kewilayahan, dan pembangunan daerah. Dengan layanan ini, permohonan harmonisasi dapat diselesaikan dalam waktu 1×24 jam setelah diterimanya surat permohonan.
“Dengan adanya layanan HARMONIS, proses pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dapat berjalan lebih cepat dan tepat, serta lebih mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,” jelas Ridha.
Penandatanganan MoU ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam penguatan regulasi dan pengembangan pendidikan hukum di Kalimantan Timur. Selain itu, acara ini juga mencakup penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
Acara tersebut dihadiri oleh pejabat penting Kementerian Hukum RI yang hadir secara luring, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kepala Badan Strategi Kebijakan, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum RI.
Alexander Palti, S.H., M.H., selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, turut mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam penandatanganan kesepahaman ini.
Dengan adanya kerja sama ini, Kalimantan Timur diharapkan semakin maju dalam harmonisasi peraturan serta pengembangan hukum daerah, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan hukum dan tata kelola pemerintahan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
(Advertorial)
