Kaltimes.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda resmi menghentikan operasional Samarinda Theme Park pada 27 Januari 2025 karena masalah perizinan. Tindakan ini menarik perhatian Samri Shaputra, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, yang menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebelum memulai usaha.
Samri menjelaskan bahwa penghentian taman hiburan tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya beberapa izin penting, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Ia mengingatkan semua pelaku usaha untuk memastikan bahwa semua dokumen perizinan telah lengkap sebelum beroperasi.
“Kami mengimbau agar pengusaha lebih teliti dalam mengurus izin sebelum membuka usaha. Jangan sampai setelah menggelontorkan modal besar, mereka harus berhenti beroperasi hanya karena perizinan yang belum terpenuhi,” ujar Samri pada Rabu (19/2/2025).
Meski demikian, ia berharap Pemerintah Kota Samarinda tetap mempertimbangkan nasib investasi yang telah dilakukan oleh pihak pengelola. Menurutnya, perbaikan administrasi dapat dilakukan sembari operasional tetap berjalan.
“Jika usaha ini sudah berjalan dan memiliki dampak ekonomi, sebaiknya kita melihat titik masalahnya dan mencari solusi. Selama proses perizinan dilengkapi, ada baiknya operasional tetap bisa dilakukan dengan pengawasan yang ketat,” jelasnya.
Sebelumnya, pengelola Samarinda Theme Park menyatakan bahwa lonjakan pengunjung, terutama saat libur panjang, menjadi faktor utama penyebab kemacetan di sekitar lokasi. Namun, pihak Satpol PP tetap memberikan teguran keras dan mengancam akan melakukan penyegelan jika pengelola tidak segera melengkapi dokumen yang diperlukan.
Menanggapi hal ini, Samri menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku usaha lainnya. Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan solusi terbaik bagi pihak yang telah berinvestasi besar agar tidak mengalami kerugian.
“Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pengusaha lain agar tidak mengabaikan perizinan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mencari jalan tengah agar investasi yang telah masuk tetap bisa berjalan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku,” pungkasnya.(Adv)
