Kaltimes.com – Samri Shaputra, anggota DPRD Samarinda, mengkritik cara pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Ia berpendapat bahwa beberapa proyek yang dilaksanakan tampak tidak efisien dan berpotensi menghabiskan anggaran.
Samri menyoroti bahwa beberapa proyek yang telah selesai dibangun oleh Pemkot terpaksa dibongkar kembali karena adanya proyek serupa dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal ini menyebabkan pembangunan yang sudah selesai harus dikerjakan ulang, yang berujung pada pemborosan dana.
Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah pembangunan trotoar yang dikerjakan oleh Pemkot Samarinda.
“Trotoar sudah selesai dibangun oleh Pemkot, tetapi kemudian Pemprov memiliki program membuat saluran air di bawahnya. Akhirnya trotoar yang sudah jadi dibongkar lagi agar bisa digali. Sayang sekali, uang yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia,” ungkap Samri.
Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan median jalan yang menggunakan material keramik dengan tinggi sekitar 50-60 sentimeter. Namun, dalam waktu beberapa bulan saja, median tersebut tertutup oleh pengecoran jalan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim dengan ketebalan hampir setengah meter.
“Pembangunan median jalan itu menghabiskan miliaran rupiah, tapi akhirnya tertutup karena ada peninggian jalan akibat seringnya daerah tersebut terkena banjir,” lanjutnya.
Dari beberapa contoh tersebut, Samri menegaskan bahwa perencanaan awal serta komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi harus lebih baik. Ia menilai bahwa koordinasi yang kurang matang menjadi penyebab utama terjadinya pemborosan anggaran.
“Penting bagi pemerintah kota dan provinsi untuk berkomunikasi sebelum merancang proyek pembangunan. Seharusnya, pemerintah daerah bisa lebih dulu berkoordinasi dengan provinsi agar tidak terjadi pengulangan pekerjaan yang tidak perlu,” tegas Samri.
Menurutnya, dengan kondisi keuangan yang semakin ketat, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk lebih cermat dalam menyusun perencanaan pembangunan agar anggaran tidak terbuang sia-sia.
“Kita sedang menghadapi keterbatasan anggaran, jadi jangan sampai ada dana yang mubazir hanya karena kurangnya komunikasi antar instansi,” pungkasnya.(Adv)
