Kaltimes.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto menilai perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2025. Pihaknya juga meminta agar mempercepat penyerapan anggaran yang dinilai masih mengalami kendala.
Pernyataan itu disampaikan Pandi Widiarto dalam rapat paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025 di ruang sidang utama.
Pandi menekankan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran dapat diawasi dengan ketat, mencegah potensi penyalahgunaan, dan memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang disalurkan benar-benar memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan daerah.
“Pengawasan efektif dapat mencegah terjadinya penyelewengan anggaran dan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan,” kata Pandi.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan lelang dini terhadap kegiatan dan pengadaan barang atau jasa yang bersumber dari anggaran APBD.
Hal ini diusulkan untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran yang berisiko menyebabkan ketidakoptimalan penyerapan anggaran, serta potensi terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.
“Melakukan lelang dini akan membantu distribusi anggaran yang lebih efisien dan mengurangi potensi Silpa di akhir tahun. Ini juga sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai pengadaan dini barang dan jasa,” ujar Pandi.
Dengan langkah ini, Fraksi Demokrat berharap agar pengelolaan anggaran di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, mendukung pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang. (Ty/Adv-DPRD)
