Kaltimes.com – Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur melalui juru bicaranya Mulyana menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna ke-20 di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur.
Mulyana memaparkan pentingnya APBD sebagai instrumen utama untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam pandangannya, Fraksi GAP DPRD Kutai Timur menyoroti beberapa isu strategis, mulai dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pentingnya efisiensi dalam belanja daerah.
Fraksi GAP mengatakan dari total pendapatan daerah sebesar Rp11,151 triliun, kontribusi PAD hanya mencapai Rp358,388 miliar atau sekitar 3,21 persen.
“Ini menunjukkan bahwa PAD masih sangat rendah, sehingga perlu langkah konkret untuk mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah,” tegas Mulyana.
Selain itu, ketergantungan pada pendapatan transfer yang mencapai Rp10,245 triliun atau 91,86 persen dinilai sebagai kelemahan struktural. Menurutnya, diversifikasi sumber pendapatan harus menjadi prioritas untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pemerintah pusat.
Pada sisi belanja, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan menyoroti komposisi belanja operasi yang mencapai Rp5,603 triliun atau 50,3 persen dari total belanja daerah.
“Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan alokasi belanja operasi tidak hanya terfokus pada belanja pegawai, sehingga program pembangunan tetap mendapatkan porsi yang memadai,” lanjutnya.
Fraksi GAP juga memberikan perhatian khusus pada belanja modal sebesar Rp4,321 triliun 38,8 persen yang dinilai sebagai investasi strategis.
Namun dia menegaskan perlunya transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaannya agar proyek infrastruktur benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi GAP memberikan beberapa rekomendasi, antara lain optimalisasi PAD melalui sektor potensial seperti agribisnis dan pariwisata, efisiensi belanja operasi untuk mendukung program prioritas, serta penguatan kemandirian fiskal daerah dengan menggali sumber pendapatan alternatif.
“Kami juga menekankan pentingnya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja modal dan bantuan,” imbuh Mulyana.
Pandangan umum tersebut diakhiri dengan harapan agar APBD Tahun 2025 benar-benar mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kutai Timur, termasuk di pelosok desa. Fraksi GAP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan anggaran secara bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Pandangan Fraksi GAP mendapat perhatian luas sebagai wujud sikap kritis terhadap kebijakan anggaran daerah. (Ty/Adv-DPRD)
