Kaltimes.com – DPRD Kutai Timur menyoroti kesiapan Satpol PP dalam implementasi Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang baru. Yan Apui mengungkapkan bahwa Perda ini akan memaksa pemerintah untuk meningkatkan kapasitas Satpol PP, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia.
“Perda ini mengatur kewajiban pemerintah untuk menambah anggaran dan personel Satpol PP karena tugas dan wewenang mereka akan bertambah,” ujar Yan. Ia menambahkan bahwa dengan 18 kecamatan yang ada, keberadaan Satpol PP yang hanya terpusat di Sangatta dinilai belum efektif.
“Kita berharap dengan Perda ini, mereka mulai berbenah, menambah personel, dan melaksanakan kegiatan yang efektif untuk menjaga ketertiban umum,” tegasnya.
Dalam rancangan perda tersebut, sejumlah anggota DPRD mengusulkan penambahan personil. Usulan ini bertujuan untuk mempercepat respons terhadap gangguan ketertiban umum di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, dalam wawancara sebelumnya dengan awak media menyampaikan bahwa pihaknya selain melakukan pembekalan terhadap personil juga tengah Menyusun skema dalam penambahan personil. Pria yang pernah menjabat sebagai fungsional di inspektorat wilayah ini optimis Satpol PP akan dapat melaksankan tupoksinya dengan baik.
Keberadaan Perda Tibumtranlinmas tersebut kedepannya, ungkap Fata, merupakan suatu penguatan bagi Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya sebagai penegak perda.
“Selain penambahan jumlah, kualitas SDM juga menjadi prioritas kami. Setiap personel akan mendapatkan pelatihan khusus sesuai dengan tantangan di lapangan,” tutupnya. (Q/Adv-DPRD)
