Kaltimes.com – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas mengungkapkan keprihatinannya terhadap kekurangan pegawai di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Timur, pihaknya menyoroti beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP serta Dinas Koperasi dan UKM yang mengalami kendala serupa.
“Ini sudah menjadi penyakit kronis. Beberapa OPD kekurangan pegawai teknis sehingga satu operator harus menangani banyak pekerjaan. Kondisi ini tentu berpengaruh pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Sayid Anjas.
Politisi Partai Golkar ini menekankan persoalan kekurangan SDM harus segera dicarikan solusi untuk menghindari dampak yang lebih luas. “Ketika satu pegawai harus mengerjakan beberapa tugas sekaligus, risikonya adalah beban kerja berlebih dan potensi kesalahan yang lebih besar,” ungkapnya.
Meski masalah ini menjadi kewenangan BKPSDM, pihaknya berkomitmen membantu dari sisi penganggaran. Menurutnya, tugas DPRD Kutai Timur memastikan tidak ada kendala pendanaan. Kalau kurang anggaran untuk gaji pegawai, kata dia, DPRD akan mendukung untuk pemenuhannya. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kami berharap BKPSDM bisa segera memetakan kebutuhan pegawai di setiap OPD dan mengajukan formasi yang sesuai kebutuhan. DPRD siap mendukung dari sisi regulasi dan anggaran demi perbaikan layanan publik di Kutai Timur,” ucap Sayyid.
Dalam sesi wawancara dengan awak media, sejumlah OPD mengungkapkan kurangnya pegawai mereka untuk memaksimalkan kinerja dan potensi peningkatan pelayanan. (Q/Adv-DPRD)
