Kaltimes.com – Meski sama-sama berasal dari PKS, namun bagi Syaiful Bakhri tetap mengedepankan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kutai Timur. Dia tetap memiliki kewajiban mengawasi jalannya pemerintahan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman yang kini tengah mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada 2024.
Anggota Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kutai Timur ini
menegaskan bahwa kader PKS tetap mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dia berkomitmen untuk menjaga independensi kelembagaan dewan.
“Meski pun bupati adalah pembina PKS, tapi dalam sistem kerja kita tetap ada prosedurnya. Kita harus tetap profesional, tidak bisa hanya karena sama-sama dari PKS lalu berbeda,” tegas Syaiful Bakhri kepada wartawan saat ditemui di ruang Komisi D.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan DPRD tetap harus dijalankan secara objektif tanpa memandang latar belakang partai. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD Kutai Timur merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah.
“Kita mempertanyakan tanggung jawab pemerintah sebagai institusi, bukan masalah pribadi. Jika bupati berhalangan, masih ada Sekda, asisten, atau staf ahli yang bisa hadir dalam rapat-rapat dengan dewan,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kutai Timur. Namun tetap dalam koridor profesionalisme dan aturan yang berlaku.
“Yang terpenting adalah bagaimana memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami di DPRD akan tetap kritis mengawasi pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk penggunaan anggaran agar tepat sasaran,” ucap Syaiful. (Q/Adv-DPRD)
