Kaltimes.com – Sektor perkebunan di Kutai Timur menghadapi tantangan serius terkait distribusi pupuk dan pengembangan infrastruktur pertanian. Hal ini disampaikan oleh Joni, anggota Komisi C DPRD Kutai Timur, dalam diskusi mengenai pembangunan sektor pertanian daerah.
Persoalan utama yang disoroti adalah sulitnya akses petani sawit terhadap pupuk nonsubsidi. “Sistem distribusi pupuk saat ini masih belum optimal. Petani kelapa sawit mengalami kesulitan karena tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi, sementara harga pupuk nonsubsidi cukup memberatkan,” jelas Joni dalam pertemuan dengan wartawan.
Regulasi yang ketat dalam pemberian pupuk bersubsidi menjadi kendala tersendiri. Tanaman pangan seperti padi dan sayuran masih bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, namun untuk perkebunan jangka panjang seperti kelapa sawit tidak mendapatkan fasilitas serupa.
Masalah ini diperparah dengan sistem pemberian bantuan yang terbatas. “Anggaran bantuan pupuk hanya tersedia setahun sekali melalui APBD, dan tidak bisa diberikan secara berturut-turut kepada kelompok tani yang sama,” tambahnya.
Selain masalah pupuk, infrastruktur pendukung pertanian juga masih membutuhkan perhatian serius. Beberapa kemajuan telah dicapai dalam pembangunan jalan kebun dan penyediaan alat pasca-panen, namun distribusinya belum merata di seluruh wilayah, terutama di Dapil 2 yang mencakup area perkebunan sawit dan pesisir.
DPRD Kutai Timur mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan distribusi pupuk dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan daya saing sektor perkebunan daerah.(KT/Red)
