Kaltimes.com – Kondisi paradoksal tengah terjadi di Kutai Timur, dimana petani lokal menghadapi kesulitan mendapatkan pupuk meski berada di kawasan yang memiliki produsen pupuk terkemuka. Permasalahan ini diangkat oleh Joni, anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi C, setelah melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah termasuk Bengalon, Rantau Pulung, dan Teluk Pandan.
“Sangat memprihatinkan melihat petani kita kesulitan mengakses pupuk, padahal kita memiliki pabrik pupuk besar di Kalimantan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem distribusi yang perlu segera diatasi,” ungkap Joni dalam pertemuan dengan wartawan.
Menurut data yang dihimpun, kendala distribusi pupuk tidak hanya terkait ketersediaan, tetapi juga masalah infrastruktur. Banyak lahan pertanian hanya bisa dijangkau melalui jalan setapak, menyulitkan pengangkutan sarana produksi pertanian. DPRD berkomitmen menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengadakan pertemuan khusus bersama dinas terkait.
“Kami akan mengkoordinasikan dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait untuk menyusun strategi pemerataan distribusi pupuk. Selain itu, kami juga akan mendorong program perbaikan akses jalan menuju sentra pertanian,” tambah Joni.
DPRD Kutai Timur menargetkan dalam enam bulan ke depan sudah ada solusi konkret untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini. Pihaknya juga berencana mengusulkan anggaran khusus untuk pembangunan gudang penyimpanan pupuk di beberapa kecamatan strategis guna memudahkan distribusi ke petani.
Joni juga menyampaikan distribusi bantuan pertanian di Kutai Timur menghadapi tantangan regulasi yang ketat, terutama dalam pengalokasian APBD untuk sektor pertanian.
“Sistem bantuan APBD memiliki mekanisme yang harus dipatuhi, termasuk adanya jeda waktu antara pemberian bantuan. Kita tidak bisa memberikan bantuan secara berturut-turut kepada kelompok yang sama,” jelas Hendra saat menjelaskan prosedur pemberian bantuan kepada petani.
Persoalan pupuk menjadi fokus utama, khususnya di wilayah Daerah Pemilihan 2 yang mencakup Kecamatan Rantau Pulung, Bengalon, dan Teluk Pandan. Mayoritas petani di wilayah tersebut membutuhkan pupuk nonsubsidi untuk perkebunan sawit, namun terkendala oleh regulasi yang membatasi distribusi pupuk bersubsidi untuk komoditas tertentu.
Selain pupuk, modernisasi peralatan pertanian juga menjadi prioritas. “Beberapa kelompok tani binaan telah menerima bantuan alat seperti dudus dan egrek, namun distribusinya masih bertahap mengingat keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Tantangan infrastruktur juga menjadi perhatian serius, terutama kondisi jalan menuju area perkebunan yang cepat rusak. “Pembangunan infrastruktur pertanian membutuhkan perencanaan matang agar dapat bertahan lama dan memberikan manfaat maksimal,” tambahnya.
DPRD Kutai Timur berkomitmen mengoptimalkan penggunaan APBD untuk sektor pertanian dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan petani.
