Kaltimes.com – Dalam aktivitas perusahaan di Kabupaten Kutai Timur, terjadi perubahan status karyawan kontrak yang semula dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi karyawan tetap atau dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal ini dianggap sebagai kejadian yang wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian dikemukakan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Abdi Firdaus kepada wartawan.
Dia menjelaskan bahwa perubahan status ini sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menurutnya, perubahan status ini merupakan penilaian dari penyedia jasa tenaga kerja yang menganggap bahwa karyawan kontrak sudah layak menjadi karyawan tetap. “Ini hal yang wajar dan saya pikir memang tidak menyalahi aturan. Artinya memang tidak masalah dan nggak apa-apa,” kata Basti. Ditegaskan pula pihak perusahaan yang tidak melakukan perubahan status karyawan kontrak yang layak menjadi tetap dapat dikenakan sanksi. Karena itu, kata dia, banyak perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang telah melakukan perubahan status tersebut.
“Biasanya pihak penyedia jasa tenaga kerja menilai karyawan kontrak itu sudah layak menjadi karyawan tetap. Gak masalah memang, karena selama ini perusahaan di Kabupaten Kutai Timur sudah menerapkan hal itu,” tambah Abdi Firdaus.
Abdi juga menekankan pentingnya perusahaan memberikan uang kompensasi kepada karyawan kontrak yang telah menyelesaikan kontraknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Adapun mengenai pemberian uang kompensasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diatur sebagai berikut; Pasal 15 ayat (1) pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kemudian ayat (2) pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Pada ayat (3) uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus. Lalu ayat (4) apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Kemudian pada ayat (5) pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.
Sesuai pada Pasal 16 ayat (1) besaran uang kompensasi diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut: a. PKWT selama 12 bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 bulan upah;
- PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan : masa kerja x 1 bulan upah;
- PKWT selama lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan: masa keria x 1 bulan upah. Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. (Adv-DPRD/De)
