Kaltimes.com – Tiga fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menyampaikan pandangan mereka terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan Pemerintah Daerah, yakni Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan serta Raperda tentang Ketertiban Umum.
Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan dan apresiasi penuh atas inisiatif Bupati Kutai Timur dalam merumuskan kedua Raperda tersebut. Terkait Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan, fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
“Kami juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan tindakan darurat yang harus dilakukan,” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan, Faizal Rachman.
Sementara itu, terkait Raperda tentang Ketertiban Umum, Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. Namun, mereka juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berpendapat.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, dan ahli HAM dalam merumuskan Raperda Ketertiban Umum,” tegasnya.
Dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB), mereka memandang Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan sangat perlu untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pembahasan dan pengkajian yang mendalam.
“Bencana kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi pada pemukiman penduduk, terutama pada musim kering. Dekatnya jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya, terutama di wilayah pemukiman padat penduduk, menjadikan bencana kebakaran berpotensi meluas,” jelas Kanggota Fraksi AKB, Leni Angriani.
Sementara itu, terkait Raperda tentang Ketertiban Umum, Fraksi AKB memandang ketertiban umum sebagai perwujudan dari HAM, sehingga patut untuk selalu dijaga dan diatur dengan sebaik-baiknya.
Adapun Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi dan menyetujui Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan. Mereka menganggap Raperda ini sangat penting untuk dijadikan dasar dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana kebakaran yang memadai dengan teknologi mutakhir,” ujar anggota Fraksi Demokrat, M Amin.
Terkait Raperda tentang Ketertiban Umum, Fraksi Demokrat berpandangan agar landasan hukum yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan mengatur ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
Meskipun demikian, ketiga fraksi menyetujui agar pembahasan kedua Raperda tersebut dapat dilanjutkan melalui pembentukan Panitia Khusus di DPRD Kutai Timur. Mereka berharap pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif dan memastikan aturan yang dibuat dapat mendukung sinergi antara Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kutai Timur. (Adv-DPRD/De)
