Kaltimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Muhammad Ali menyatakan dukungannya terhadap program swasembada daging sapi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Namun pihaknya meminta adanya kejelasan target waktu pencapaian swasembada tersebut.
“Program swasembada daging sapi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur patut diapresiasi. Ini merupakan langkah strategis untuk menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara dan antisipasi peningkatan kebutuhan daging sapi di masa depan,” ujar Mohammad Ali.
Pihaknhya menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program ini. “Pertama, perlu ada target waktu yang jelas kapan swasembada ini bisa dicapai. Kedua, penting untuk memastikan adanya pendampingan teknis yang memadai bagi peternak lokal. Ketiga, infrastruktur pendukung seperti rumah potong hewan dan cold storage juga harus dipersiapkan,” tambah kader PPP ini.
Dia juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung program ini melalui alokasi anggaran yang tepat dan pengawasan pelaksanaan program. DPRD kata dia, juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk segera menyusun regulasi yang dapat menarik investasi swasta di sektor peternakan sapi.
Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, drh Antonius Kurniawan Dewanto, menjelaskan bahwa strategi utama yang diambil adalah melaksanakan inseminasi buatan atau kawin suntik.
“Kami terus menerapkan program inseminasi buatan secara intensif. Hal ini krusial karena kebutuhan akan daging sapi di masa depan diperkirakan akan meningkat, terutama dengan adanya proyek IKN,” ungkap Antonius.
DTPHP Kutai Timur berharap dapat menarik minat dari pihak swasta untuk terlibat dalam program ini. Saat ini, program masih berjalan dengan memanfaatkan peternakan yang dimiliki masyarakat.
Dengan program ini, DTPHP Kutai Timur berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan daging sapi dari luar daerah, yang saat ini masih mencapai 70 persen. Harapannya, program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mencapai kemandirian pangan, terutama dalam hal pasokan daging sapi. (ADV-DPRD/Q)
