Kaltimes.com – Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur mendesak Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut. M Ali, anggota Komisi B DPRD, menyoroti adanya kesenjangan dalam kesempatan kerja bagi kelompok berkebutuhan khusus, meskipun mereka memiliki ijazah dan keterampilan yang memadai.
“Mereka (sahabat disabilitas) kesulitan mendapatkan pekerjaan, padahal mereka memiliki ijazah dan keterampilan,” ungkap M Ali, seorang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan.
Ali menambahkan, sebagai kabupaten yang dikenal dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, pemenuhan hak masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama.
“Demikian juga dengan disabilitas, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Ali menjelaskan bahwa di era modern ini, penting untuk melibatkan berbagai aspek terkait dinamika perekonomian dan hak-hak masyarakat luas, termasuk teman-teman disabilitas. “Kutai Timur adalah kabupaten yang kaya. Pada era modern ini tentu melibatkan beberapa aspek terkait dinamika perekonomian dan hak-hak masyarakat luas harus terpenuhi, termasuk teman-teman disabilitas,” katanya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari total pegawai. Ali mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil langkah konkret dalam mewujudkan kesetaraan kerja, terutama dalam perekrutan karyawan di sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Lebih lanjut, Ali menekankan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kutai Timur dalam menyediakan data tenaga kerja yang akurat dan informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat disabilitas. Ia berargumen bahwa penyandang disabilitas harus diperhitungkan, diakui, dan dilibatkan dalam kehidupan sosial, mulai dari lingkungan keluarga hingga negara.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat segera merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif, memastikan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan kerja yang setara di berbagai sektor industri di wilayah tersebut. “Dibutuhkan kebijakan yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak disabilitas sebagai bagian dari keragaman dan potensi yang harus diberi kesempatan untuk memiliki derajat yang sama dengan yang lain, kesetaraan dan kesepadanan,” tutup Ali. (Adv-DPRD/One)
