Kaltimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Abdi Firdaus mengatakan pihaknya menyambut baik pelantikan delapan pejabat tinggi pratama di ruang Meranti Kantor Bupati Kutai Timur pada Rabu, (8/5/2024).
Abdi Firdaus menyatakan harapannya terhadap para pejabat baru yang dilantik. “Kami berharap mereka dapat membawa perubahan positif dan inovasi dalam tugasnya masing-masing. Namun kami juga mengingatkan bahwa jabatan ini membawa tanggung jawab besar kepada masyarakat.”harapnya.
Dengan pelantikan ini, kata dia, dapat membawa angin segar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Karena itu, pihaknya menekankan bahwa mereka akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja para pejabat baru demi memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kutai Timur.
Selain itu, pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk mengawasi kinerja para pejabat baru. Pengawasan dilakukannya, sambung dia, guna memastikan mereka bekerja sesuai dengan visi dan misi “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”.
“Kami mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program yang akan dijalankan,” ujarnya.
Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman merupakan hasil dari seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Delapan pejabat yang dilantik mencakup berbagai posisi penting, termasuk kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman dalam sambutannya menekankan pentingnya visi dan misi “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”. Dia mengingatkan para pejabat baru untuk bekerja dengan penuh keikhlasan dan menjaga suasana kondisi aman di lingkungan kerja masing-masing. “Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan jaga marwah serta martabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” pesan Ardiansyah.
Pelantikan ini didasarkan pada surat keputusan bupati Kutai Timur Nomor 800.1.3.3/157/BKPSDM-MUT tanggal 8 Mei 2024 dan merujuk pada tiga surat penting, termasuk rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri serta Pj Gubernur Kalimantan Timur. (ADV-DPRD/Q)
