Kaltimes.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yuli Sappang menyambut baik pelaksanaan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) 2 triwulan I digelar Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur pada Selasa, (7/5/2024).
Selain itu, dia juga mengapresiasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltim dengan memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kutai Timur tahun anggaran 2023.
“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengevaluasi implementasi program-program yang telah direncanakan. Perolehan opini WTP dalam LKPD juga patut diapresiasi,” ucapnya
Karena itu, DPRD Kutai Timur mengingatkan diperolehnya status opini WTP dari BPK tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya Radalok dan berbagai inisiatif baru seperti e-Kinerja, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. DPRD Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini demi kesejahteraan warga Kutai Timur.
“DPRD akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kutai Timur,” tegas anggota dewan ini.
Radalok 2 Triwulan I berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, ruang Crystal 1 tersebut dihadiri jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur termasuk Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zubair, Asisten Administrasi Umum Sudirman Latif, serta seluruh camat se-Kabupaten Kutai Timur dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi menegaskan Radalok 2 triwulan I bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program-program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. “Kegiatan ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan koordinasi dan perbaikan langkah-langkah ke depan,” paparnya.
Rizali Hadi juga menyoroti diteriamnya LHP BPK dengan memberi opini WTP atas LKPD Kutai Timur tahun anggaran 2023.
Pada kesempatan yang sama, Rizali Hadi juga menginformasikan tentang implementasi sistem e-Kinerja yang telah dilaksanakan Pemkab Kutim sejak April 2024. Sistem ini akan mengukur capaian dan target masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara periodik. (ADV-DPRD/Q)
