Kaltimes.com – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyimpangan anggaran di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Timur menjadi sorotan publik. Temuan ini mencatat adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan hingga memicu BPK untuk meminta pengembalian dana sebesar Rp800 juta dari OPD terkait. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur, Abdi Firdaus, menegaskan pentingnya menindaklanjuti temuan tersebut dengan serius.
Abdi Firdaus, yang membidangi pembangunan di DPRD Kabupaten Kutai Timur, menyatakan bahwa temuan BPK tersebut tidak dapat dianggap remeh. Menurutnya, baik itu kesalahan administrasi maupun dugaan penyimpangan anggaran, keduanya mencerminkan kinerja yang tidak profesional dari OPD yang bersangkutan. Hal ini, lanjutnya, dapat berdampak negatif pada berbagai aspek pemerintahan daerah jika tidak segera ditangani dengan tepat.
“Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti dengan serius, apalagi kalau menyangkut kesalahan administrasi atau bahkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran. Ini bukan sekadar masalah kecil, tapi mencerminkan kinerja yang tidak profesional. Dampaknya bisa dirasakan di berbagai lini pemerintahan,” tegas Abdi saat ditemui di Gedung DPRD Kutai Timur, Kamis (10/8).
Ia juga menekankan bahwa tindakan tegas dari BPK sangat diperlukan sebagai bentuk pendisiplinan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) yang dinilai lemah dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, ASN yang mudah terbujuk untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan harus diawasi dan diberi sanksi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
“Sikap tegas BPK dalam hal ini sangat kita dukung. Ini bukan hanya soal pengembalian uang, tapi juga tentang pendisiplinan ASN yang lemah imannya dan gampang terbujuk untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Jangan sampai ada yang merasa bisa lolos dari pengawasan,” ungkapnya.
Selain itu, Abdi juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Menurutnya, keteledoran dalam perencanaan anggaran dapat berujung pada penyelewengan, yang merupakan pelanggaran berat dan tidak bisa dimaafkan.
“Jangan ditutupi, harus diperbaiki. Kalau memang ini kesalahan administrasi, harus di-cross check betul, apakah murni karena teledor atau ada unsur kesengajaan untuk menyelewengkan anggaran. Penyelewengan anggaran merupakan pelanggaran berat yang tidak dapat dimaafkan,” katanya dengan tegas.
Abdi juga menegaskan dukungannya terhadap upaya pengembalian dana yang diminta oleh BPK serta penjatuhan hukuman yang sesuai terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Ia menilai bahwa hal tersebut adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemerintahan di mata publik.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya pengembalian dana tersebut dan menghukum para pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bukan hanya tentang mengembalikan uang negara, tapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” pungkas Abdi. (Adv-DPRD/One)
