DERETAN siswa perempuan berjalan menuju sekolah di pagi hari. Pemandangan ini mencerminkan harapan besar terhadap kesetaraan pendidikan perempuan di Indonesia.
Pendidikan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Indikator yang sering digunakan adalah rata-rata lama sekolah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan capaian pendidikan perempuan terus meningkat. Pada 2025, Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rata-rata lama sekolah 11,31 tahun.
Capaian ini menunjukkan akses pendidikan di wilayah tertentu sudah relatif baik. Namun, kondisi tersebut belum merata di seluruh daerah.
Peta Provinsi dengan Lama Sekolah Perempuan Tertinggi
Setelah Jakarta, Kepulauan Riau berada di posisi kedua dengan 10,58 tahun. Maluku menyusul di peringkat ketiga dengan 10,48 tahun.
Sulawesi Utara mencatat 10,04 tahun dan menempati posisi keempat. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi berikutnya dengan 9,93 tahun.
Sumatra Utara mencatat 9,92 tahun, diikuti Papua dengan 9,91 tahun. Sumatra Barat berada di angka 9,89 tahun.
Aceh dan Kalimantan Timur menutup daftar dengan angka yang sama, yaitu 9,83 tahun. Data ini menunjukkan capaian pendidikan perempuan relatif merata di kisaran tertentu.
Hampir Lulus SMA, Tapi Belum Kuliah
Capaian di Kalimantan Timur memberi gambaran yang lebih jelas. Rata-rata 9,83 tahun berarti sebagian besar perempuan hampir menyelesaikan pendidikan menengah.
Artinya, pendidikan hingga SMA mulai menjadi standar dasar. Namun, angka ini juga menunjukkan sebagian besar belum melanjutkan ke perguruan tinggi.
Kesenjangan masih terlihat di beberapa wilayah, terutama di daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Meski memiliki banyak kota besar, wilayah ini tidak masuk peringkat atas karena kuatnya tekanan sosial dan ekonomi.
Kondisi tersebut membuat sebagian perempuan menghadapi hambatan seperti tekanan ekonomi, pernikahan dini, dan akses pendidikan yang belum merata. Akibatnya, rata-rata lama sekolah tetap lebih rendah.
Tantangan Pemerataan dan Peran Kebijakan
Melihat kondisi tersebut, pemerataan akses pendidikan menjadi fokus utama. Pemerintah mendorong agar kualitas pendidikan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar.
Dilansir Goodstat (15/4/2026), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan pentingnya literasi bagi perempuan. Pendidikan dinilai penting untuk mendorong peran perempuan dalam pembangunan.
Upaya ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa itu, kesenjangan pendidikan akan sulit diatasi.
Pendidikan perempuan tidak hanya berdampak pada individu. Dampaknya juga terasa pada kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga.
Karena itu, investasi di sektor ini menjadi sangat penting. Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin besar kontribusinya bagi pembangunan.
Akses yang merata akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Hal ini menjadi fondasi bagi daya saing Indonesia di tingkat global.
Pendidikan perempuan pada akhirnya bukan sekadar angka statistik. Ini menjadi penentu arah kemajuan bangsa dalam jangka panjang. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
