DERETAN sepeda motor listrik berwarna cerah memenuhi area gudang penyimpanan dengan sangat rapi. Kehadiran ribuan motor baru ini langsung memicu perbincangan publik, terutama setelah video distribusinya viral di media sosial.
Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa kendaraan operasional tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi layanan makan bergizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan data Lembar Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belanja kendaraan menjadi komponen terbesar dalam struktur anggaran lembaga ini.
Dominasi Belanja Kendaraan dalam Struktur Anggaran
Fokus pada pengadaan kendaraan terlihat dari nilai belanja yang mencapai Rp 1,39 triliun pada 2025. Berdasarkan laporan Project Multatuli (ProjectM), menunjukkan Rp 1,20 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk motor listrik. Dari rencana awal 24,40 ribu unit, realisasi pengadaan tercatat sebanyak 21,80 ribu unit.
BGN menyatakan harga pembelian lebih rendah dari pasar. Jika harga umum mencapai Rp 52 juta per unit, pengadaan dilakukan sekitar Rp 42 juta melalui sistem daring.
Selisih ini diklaim sebagai bentuk efisiensi anggaran, sekaligus memperkuat argumen bahwa kendaraan menjadi tulang punggung operasional program.
Belanja Pendukung Perkuat Implementasi Program
Selain kendaraan, alokasi anggaran kemudian meluas ke kebutuhan pendukung operasional. BGN menggelontorkan Rp 1,26 triliun untuk pembangunan unit SPPG sebagai pusat distribusi layanan gizi.
Belanja lain mencakup perangkat keras dan komputer sebesar Rp 830,10 miliar, serta pakaian dinas dan atribut petugas senilai Rp 622,30 miliar. Pengeluaran ini meliputi seragam, sepatu, hingga perlengkapan kerja lapangan.
Di sisi lain, biaya pelatihan dan sosialisasi mencapai Rp 464,60 miliar, sementara belanja langsung untuk makanan tercatat Rp 242,80 miliar.
Secara total, anggaran BGN pada 2025 mencapai Rp 6,20 triliun.
Sorotan DPR Muncul di Tengah Besarnya Belanja
Besarnya porsi anggaran, khususnya untuk kendaraan, kemudian memicu perhatian parlemen. Dilansir Detik.com (8/4/2026), Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berencana memanggil BGN untuk meminta penjelasan terkait urgensi pengadaan tersebut.
Sorotan ini semakin kuat setelah Kementerian Keuangan sebelumnya menolak usulan anggaran motor dan komputer dengan alasan efisiensi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya penolakan tersebut, sehingga muncul perbedaan pandangan antarlembaga yang memicu keraguan publik terhadap transparansi program.
Program perbaikan gizi tetap menjadi kebutuhan mendesak. Namun, besarnya belanja operasional menuntut pengawasan ketat agar setiap anggaran benar-benar berdampak langsung pada penerima manfaat. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
